KUPANG – Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Rudi Kabunang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) yang mempertemukan dua kubu pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Swasti Sari di Hotel Sasando, Kupang, pada Rabu (4/11/2026).
Agenda tersebut turut dihadiri oleh delegasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT), Polda NTT, sektor perbankan, dan sejumlah anggota KSP Swasti Sari.
Pelaksanaan RDP ini bertujuan untuk merumuskan jalan keluar atas perseteruan internal koperasi yang dikhawatirkan dapat merugikan para anggota, utamanya dalam hal pencairan simpanan dan hak-hak finansial mereka.
Di mata Umbu Kabunang, KSP Swasti Sari menyimpan rekam jejak yang panjang serta andil yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi rakyat di NTT.
Maka dari itu, ketegangan di internal lembaga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hingga mencederai hak anggota serta membahayakan eksistensi koperasi.
“Tujuan saya adalah bagaimana anggota bisa mendapatkan akses terhadap keuangannya. Kita harus mencari solusi bersama, bukan terus mempertajam pertentangan,” tegas Umbu Kabunang.
Selain itu, ia berpesan kepada kedua belah pihak agar menahan diri dari langkah-langkah sepihak terkait pengelolaan aset maupun operasional yang justru memperkeruh situasi.
Meski proses hukum wajib dijunjung tinggi, Umbu Kabunang menilai jalur musyawarah dan mediasi harus dikedepankan agar kepentingan para anggota tetap terlindungi.
“Jangan sampai konflik pengurus membuat anggota menjadi korban. Mereka menabung untuk kebutuhan keluarga, pendidikan anak, dan kehidupan sehari-hari. Itu yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Sebagai opsi penyelesaian, Umbu Kabunang mewacanakan pembentukan tim mediasi yang berisikan utusan dari kedua kubu serta tokoh senior perkoperasian.
Di samping itu, penyelenggaraan rapat anggota luar biasa (RALB) disiapkan sebagai langkah alternatif apabila jalur damai menemui jalan buntu.
Ia menambahkan, Komisi XIII DPR RI siap melayangkan rekomendasi kepada kementerian berwenang guna melakukan audit serta mengambil tindakan sesuai regulasi jika perselisihan ini gagal diselesaikan secara kekeluargaan.
“Yang kita cari adalah solusi terbaik. Bagaimana anggota bisa mendapatkan haknya, pengurus bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, dan koperasi tetap bisa berjalan,” katanya.
Menutup keterangannya, Umbu Kabunang mengajak kedua kubu untuk menanggalkan ego sektoral demi menyelamatkan masa depan koperasi dan memulihkan kepercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa esensi utama dari penyelesaian konflik ini adalah memberikan perlindungan menyeluruh bagi anggota serta menjaga keberlangsungan KSP Swasti Sari sebagai pilar ekonomi kerakyatan.


No comment