IMG 20261113 115206 1200 x 700 piksel

JAKARTA — Rapat badan legislasi DPR RI, selasa 11 November 2026 , Perkembangan perdagangan digital telah membuka peluang bagi masyarakat untuk memperkenalkan, memasarkan, dan memperoleh penghasilan dari karya mereka.

Musik, buku, fotografi, ilustrasi, desain, film, hingga berbagai produk kreatif dapat menjangkau konsumen lintas daerah dan negara. Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan terhadap perlindungan para pencipta.

Karya yang dibuat melalui proses panjang, membutuhkan keterampilan, pemikiran, tenaga, dan biaya dapat digandakan serta diperjualbelikan dengan mudah oleh pihak lain. Karena itu, pembaruan melalui RUU Hak Cipta diperlukan agar perlindungan hukum mampu menjawab perkembangan teknologi dan praktik perdagangan digital.

“RUU Hak Cipta harus menempatkan perlindungan para pencipta sebagai kepentingan utama. Kemajuan perdagangan digital harus memberi manfaat yang adil kepada orang-orang yang melahirkan karya,” tegas DR. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H.

Perlindungan tersebut harus mencakup hak moral dan hak ekonomi. Pencipta harus memperoleh pengakuan atas karya yang dihasilkannya, terlindungi dari perubahan karya yang merugikan kehormatan atau reputasinya, serta dapat menikmati manfaat ekonomi atas pemanfaatan karyanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencantuman nama pencipta tidak boleh dianggap otomatis menggantikan kebutuhan izin. Demikian pula, karya yang dapat dilihat atau diakses melalui internet tidak seharusnya diperlakukan sebagai karya yang bebas digunakan untuk segala kepentingan. RUU perlu memperjelas batas penggunaan, mekanisme perizinan, serta pembatasan dan pengecualian untuk kepentingan yang sah.

Tanggung jawab platform perdagangan digital juga harus dirumuskan secara jelas. Platform perlu menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses, persyaratan pembuktian yang wajar, batas waktu penanganan laporan, serta pemberitahuan mengenai hasil pemeriksaan. Pencipta harus dapat mengetahui apakah laporannya diterima, ditolak, atau membutuhkan bukti tambahan.

Penanganan pengaduan juga harus adil. Pihak yang dilaporkan perlu mendapat kesempatan memberikan penjelasan atau menunjukkan bukti izin. Dengan demikian, perlindungan pencipta berjalan bersama kepastian bagi pelaku usaha yang menggunakan karya secara sah.

Terhadap pelanggaran yang terbukti dan dilakukan berulang kali, penghapusan satu tautan atau satu produk saja sering kali tidak menyelesaikan persoalan. Karena itu, perlu didorong mekanisme untuk mencegah pelanggaran berulang, termasuk penanganan akun yang kembali menawarkan karya yang sama tanpa hak.

“Jangan sampai seluruh beban pengawasan diserahkan kepada pencipta. Mereka harus terus berkarya, tetapi pada saat yang sama dipaksa mencari sendiri setiap pelanggaran dan mengajukan laporan berulang kali. Platform perlu mengambil bagian dalam perlindungan ini melalui langkah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Perhatian khusus harus diberikan kepada pencipta perseorangan, seniman daerah, dan pelaku UMKM. Mereka sering memiliki keterbatasan biaya, akses pendampingan, dan pemahaman mengenai prosedur pengaduan. Perlindungan hukum harus dapat digunakan secara nyata melalui prosedur yang sederhana, layanan yang terjangkau, dan akses penyelesaian sengketa yang efektif.

Sebagai contoh, seorang desainer lokal yang menemukan ilustrasinya dicetak dan dijual tanpa izin membutuhkan jalan penyelesaian yang jelas. Ia perlu dapat mengajukan bukti kepemilikan, meminta penghentian penggunaan, mengetahui hasil penanganan laporan, dan menuntut pemulihan hak melalui mekanisme yang tersedia.

Perkembangan kecerdasan buatan atau AI juga perlu diantisipasi. RUU perlu memberikan kejelasan mengenai penggunaan karya sebagai bahan pelatihan AI, dasar perizinan atau pengecualiannya, transparansi penggunaan, serta mekanisme imbalan apabila dipersyaratkan. Pengaturan juga perlu menjawab persoalan ketika keluaran AI mereproduksi bagian karya yang dilindungi tanpa dasar penggunaan yang sah.

Pengaturan AI harus dirancang secara cermat agar mendorong inovasi sekaligus menjaga hak pencipta. Kejelasan aturan dibutuhkan oleh pencipta, pengembang teknologi, pelaku usaha, dan masyarakat pengguna.

Selain karya individual, perdagangan digital juga mempertemukan pasar dengan ekspresi budaya tradisional, seperti motif tenun dan batik tradisional. Perlindungannya perlu memperhatikan karakter kepemilikan dan kepentingan masyarakat pengemban budaya.

RUU harus membedakan secara jelas perlindungan karya individual dan ekspresi budaya tradisional, sekaligus mendorong penghormatan terhadap asal-usul serta nilai budaya yang melekat di dalamnya.

Dimensi lintas negara pun perlu mendapat perhatian. Ketika penjual, platform, dan pemegang hak berada di negara berbeda, pencipta membutuhkan jalur pengaduan dan koordinasi penegakan hukum yang dapat dijangkau. Identitas penjual, bukti transaksi, dan jejak penggunaan karya perlu dapat ditelusuri melalui prosedur yang sah dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi.

Dalam konteks ini, Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA diharapkan memberikan masukan konkret mengenai standar penanganan pengaduan, pencegahan pelanggaran berulang, edukasi penjual, dan keterbukaan hasil penanganan pelanggaran. Masukan tersebut perlu disertai komitmen pelaksanaan agar perlindungan tidak berhenti pada aturan tertulis.

“Ukuran keberhasilan RUU Hak Cipta adalah ketika pencipta dapat berkarya dengan tenang, mendapatkan pengakuan, memperoleh imbalan yang adil, dan memiliki jalan penyelesaian yang efektif apabila haknya dilanggar. Perdagangan digital yang maju harus ikut meningkatkan kesejahteraan para pencipta,” tegas Umbu Rudi Kabunang.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *