JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, DR. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H., mendesak percepatan penyusunan dan pembahasan RUU tentang Penyadapan. Menurutnya, regulasi ini mendesak untuk memberi kepastian hukum, memperkuat pengawasan, dan mencegah penyalahgunaan teknologi penyadapan.
Desakan itu muncul setelah terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam penyidikan, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut menjadi salah satu tersangka.
Umbu Rudi menilai kasus ini harus menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk menyusun aturan komprehensif soal kewenangan lembaga, perizinan, prosedur, pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, hingga pertanggungjawaban hukum.
“Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo harus menjadi pelajaran serius bagi negara. Kita tidak boleh membiarkan kewenangan dan teknologi penyadapan digunakan tanpa batas dan tanpa pengawasan yang jelas. Negara harus memastikan bahwa setiap tindakan penyadapan memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Umbu Rudi.
Ia meminta penyidikan berjalan profesional, transparan, dan independen, serta tidak berhenti pada pihak yang mengoperasikan perangkat penyadapan.
“Harus diungkap secara terang siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan. Semua pihak harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran dan alat bukti yang ditemukan. Jangan sampai ada mata rantai yang terputus dalam proses pengungkapan perkara ini,” ujarnya.
RUU Masuk Prolegnas Prioritas
RUU Penyadapan telah masuk Prolegnas Prioritas 2026 melalui usulan Badan Legislasi DPR. Umbu Rudi berharap pembahasannya tidak ditunda, mengingat perkembangan teknologi komunikasi dan meningkatnya risiko penyalahgunaan akses informasi elektronik. Menurutnya, UU ini bukan untuk menghambat aparat yang berwenang, melainkan memberi kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan.
Komunikasi Presiden dan Kepentingan Strategis Negara
Komunikasi Presiden memuat informasi penting tentang pemerintahan, pertahanan, diplomasi, dan kebijakan ekonomi. Karena itu, akses tanpa hak terhadapnya bukan sekadar soal privasi, tetapi juga keamanan informasi dan kepentingan nasional.
Ia mengingatkan bahwa dampak dan penggunaan hasil sadapan harus dibuktikan lewat penyidikan berdasarkan alat bukti sah. Jabatan seseorang tidak boleh menghalangi penegakan hukum, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Perlindungan bagi Seluruh Warga
RUU ini juga menyangkut hak privasi semua warga, mulai dari pejabat, anggota legislatif, wartawan, advokat, aktivis, pengusaha, hingga masyarakat umum.
Tanpa aturan tegas, penyalahgunaan hasil sadapan berpotensi memicu pemerasan, intimidasi, pencurian informasi bisnis, penyebaran data pribadi, dan tekanan terhadap kebebasan berpendapat.
“Kalau komunikasi seorang Presiden saja diduga dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal, maka kita harus memberikan perhatian yang sama terhadap perlindungan komunikasi seluruh masyarakat. Wartawan, anggota DPR, eksekutif, advokat, pengusaha, aktivis, dan masyarakat umum harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum,” tegasnya.
Batas Kewenangan yang Tegas
RUU harus mengatur lembaga yang berwenang, tujuan, jenis perkara, mekanisme izin, batas waktu, dan perpanjangan penyadapan, berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.
“Kewenangan penyadapan merupakan kewenangan yang sangat sensitif karena dapat membuka informasi pribadi seseorang. Oleh sebab itu, harus ada batasan yang jelas. Tidak boleh hanya berdasarkan perintah atasan atau kepentingan sepihak. Harus ada dasar hukum, sasaran yang terukur, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan batas waktu yang pasti,” katanya.
Ia mendorong izin penyadapan melalui pengadilan. Untuk keadaan mendesak, perlu mekanisme khusus yang ketat dengan kewajiban mencatat alasan dan batas waktu, serta evaluasi setelahnya.
Pengawasan Independen
Pengawasan harus menjadi pilar utama dan dirancang untuk mencegah, bukan hanya menindak. Sistem harus memiliki pencatatan elektronik yang merekam siapa memasukkan nomor sasaran, dasar hukumnya, siapa mengoperasikan perangkat, siapa mengakses hasil, dan siapa menerimanya. Pengawas independen juga harus berwenang memeriksa kepatuhan terhadap prosedur.
“Jangan sampai seseorang dapat memasukkan nomor sasaran, mengambil hasil sadapan, kemudian menghapus jejak aktivitasnya tanpa bisa diketahui. Sistem pengawasan harus mampu mencatat siapa melakukan apa, kapan dilakukan, dan berdasarkan kewenangan yang mana. Dengan demikian, setiap tindakan dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Pengelolaan Hasil Sadapan
RUU perlu mengatur penyimpanan, akses, pemindahan, penggunaan sebagai alat bukti, masa simpan, dan pemusnahan hasil sadapan. Komunikasi yang bersifat rahasia, seperti hubungan advokat-klien dan sumber jurnalistik, juga perlu pengaturan cermat.
“Hasil sadapan tidak boleh menjadi informasi yang bebas disalin, dipindahkan, atau disebarluaskan. Setiap akses dan pemanfaatannya harus memiliki dasar hukum yang jelas. Informasi pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara juga harus dilindungi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain,” tegasnya.
Sanksi dan Perlindungan Korban
Sanksi tegas harus menjangkau semua pihak yang memerintahkan, melaksanakan, membantu, atau menyalahgunakan hasil sadapan. Negara juga harus menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan bagi korban, mencakup pemeriksaan independen, penghentian tindakan tidak sah, dan pemulihan hak.
“Korban penyadapan ilegal harus memiliki ruang untuk mencari keadilan. Begitu juga petugas yang mengetahui adanya pelanggaran harus diberikan perlindungan ketika melaporkannya. Jangan sampai orang yang berani mengungkap penyalahgunaan justru mendapatkan tekanan atau intimidasi,” ujarnya.
Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan
Umbu Rudi meminta DPR dan pemerintah segera membahas RUU ini dengan melibatkan aparat penegak hukum, lembaga intelijen, peradilan, ahli teknologi informasi, akademisi, organisasi profesi, pakar hukum, dan masyarakat sipil. Ketentuan penyadapan yang kini tersebar di berbagai peraturan juga perlu diselaraskan agar tidak tumpang tindih.
Ia menegaskan bahwa proses hukum kasus ini harus berjalan beriringan dengan pembenahan regulasi. Tujuan RUU adalah menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum, keamanan negara, dan perlindungan hak asasi manusia.
“Negara harus kuat dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi pada saat yang sama negara juga wajib melindungi hak dan kebebasan rakyatnya. Kita ingin memastikan bahwa penyadapan hanya dilakukan secara sah, terukur, dan bertanggung jawab, sehingga tidak ada lagi ruang bagi penyalahgunaan kewenangan,” pungkas DR. Umbu Rudi Kabunang.


No comment