IMG 20261031 212634 1200 x 600 piksel

JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, DR. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah melalui Kementerian Hukum memperluas kebijakan tarif nol rupiah untuk pencatatan hak cipta yang mencakup 19 kategori ciptaan.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjawab persoalan yang ditemukan dalam kegiatan sosialisasi pelindungan kekayaan intelektual, terutama kurangnya pemahaman mengenai prosedur pencatatan serta kesulitan masyarakat membiayai pengurusannya.

“Saya mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Hukum. Kebijakan ini sangat tepat dan sejalan dengan kebutuhan yang kami temukan saat melakukan sosialisasi pelindungan hak cipta. Masih banyak masyarakat menghasilkan karya, tetapi belum mencatatkannya karena tidak mengetahui prosesnya dan menghadapi keterbatasan biaya,” ujar Umbu Rudi Kabunang.

Ia menjelaskan, ketika sebuah karya baru diciptakan, penciptanya sering kali belum memperoleh pendapatan dari karya tersebut. Biaya pengurusan pencatatan kemudian menjadi beban tambahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seniman daerah, pelajar, mahasiswa, dan pelaku usaha kreatif yang baru memulai kegiatan.

“Banyak masyarakat kesulitan menyediakan biaya untuk mengurus pencatatan karyanya. Sementara itu, karya yang mereka hasilkan belum memberikan pendapatan. Akibatnya, pengurusan terus ditunda. Bahkan, ada yang menganggap karyanya belum bernilai karena belum menghasilkan uang,” jelasnya.

Menurut Umbu Rudi, sebuah karya dapat memiliki nilai seni, budaya, pendidikan, maupun potensi ekonomi meskipun belum dipasarkan. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh pemahaman mengenai hak pencipta sejak awal.

“Kita ingin masyarakat memahami bahwa kreativitas mereka berharga. Sebuah lagu, tulisan, foto, film, koreografi, atau karya seni tidak harus terkenal terlebih dahulu untuk diperhatikan hak penciptanya. Sejak awal, masyarakat perlu memahami haknya dan memiliki dokumentasi karya yang baik,” tegasnya.

Pemerintah mengumumkan perluasan kebijakan tarif Rp0 tersebut pada 26 Oktober 2026, setelah memperoleh persetujuan prinsip dari Kementerian Keuangan. Berdasarkan penjelasan resmi DJKI, peraturan pelaksana ditargetkan selesai pada awal November 2026, kemudian diikuti penyesuaian sistem pelayanan.

Adapun 19 kategori ciptaan yang menjadi cakupan kebijakan tersebut meliputi:

  1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan karya tulis lainnya.
  2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis.
  3. Alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan.
  4. Lagu atau musik, dengan atau tanpa teks.
  5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
  6. Seni rupa, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase.
  7. Seni terapan.
  8. Arsitektur.
  9. Peta.
  10. Seni batik atau seni motif lainnya.
  11. Fotografi.
  12. Potret.
  13. Sinematografi atau film.
  14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya hasil transformasi lainnya.
  15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
  16. Kompilasi ciptaan atau data.
  17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional yang merupakan karya asli.
  18. Permainan video.
  19. Program komputer.

Umbu Rudi menilai luasnya cakupan tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat dari berbagai bidang untuk mendokumentasikan karya dan mengembangkan potensinya.

Bagi Nusa Tenggara Timur, kebijakan ini diharapkan menjangkau para pencipta di Sumba, Timor, Flores, Rote, Sabu Raijua, serta wilayah lainnya. Kekayaan seni, budaya, dan kreativitas masyarakat perlu didukung dengan akses pelayanan yang merata.

“NTT memiliki banyak talenta. Ada pencipta lagu, penulis, fotografer, pembuat film, seniman rupa, dan anak-anak muda yang mengembangkan teknologi. Mereka perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk mencatatkan karya serta memahami cara mengelola manfaat ekonominya,” katanya.

Untuk itu, Umbu Rudi mengajak masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan agar menghubungi atau mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum di provinsi masing-masing.

“Bagi masyarakat yang belum memahami prosedur, persyaratan, maupun cakupan kebijakan pencatatan hak cipta gratis, silakan menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum di provinsi masing-masing untuk memperoleh penjelasan dan arahan. Tanyakan pula waktu pemberlakuannya agar pengurusan dilakukan melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia mendorong kantor wilayah bekerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, komunitas seni, dan organisasi masyarakat untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut. Pendampingan diharapkan mencakup penyiapan dokumen, pemilihan kategori ciptaan, hingga pengajuan melalui sistem daring.

“Penghapusan biaya pencatatan harus diikuti kemudahan pengurusan. Masyarakat di desa masih dapat menghadapi biaya transportasi, kebutuhan internet, dan kesulitan menyiapkan dokumen. Karena itu, saya mendorong pendampingan dan pelayanan jemput bola agar manfaat kebijakan ini benar-benar sampai kepada mereka,” tegasnya.

Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang jauh dari pusat pelayanan. Informasi tentang tarif Rp0, cakupan layanan, dan persyaratannya harus disampaikan secara jelas agar masyarakat dapat menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan.

Umbu Rudi juga mengingatkan pentingnya edukasi mengenai perbedaan karya baru milik pencipta dan warisan budaya yang hidup secara komunal. Pendampingan harus menghormati asal-usul budaya serta masyarakat adat dan komunitas pengembannya.

“Kekayaan budaya daerah harus dijaga dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai terjadi klaim perseorangan yang merugikan masyarakat pemilik tradisi. Pemerintah perlu membantu masyarakat memahami bentuk pelindungan yang sesuai,” ujarnya.

Selain pencatatan, masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan mengenai izin penggunaan karya, perjanjian kerja sama, lisensi, dan pengelolaan manfaat ekonomi. Dengan pemahaman tersebut, pencipta diharapkan lebih siap ketika karyanya diterbitkan, dipertunjukkan, diperbanyak, atau digunakan secara komersial.

Hak cipta sendiri timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencatatan bukan syarat lahirnya hak cipta, tetapi surat pencatatan dapat membantu sebagai bukti awal kepemilikan apabila terjadi sengketa.

“Harapan saya, kebijakan ini segera dilaksanakan dengan aturan yang jelas, pelayanan yang sederhana, dan pendampingan yang merata. Kendala biaya dan kurangnya pengetahuan harus kita atasi bersama agar masyarakat semakin berani berkarya, memahami haknya, serta memperoleh manfaat yang adil dari hasil kreativitasnya,” tutup Umbu Rudi Kabunang.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *