WAINGAPU — Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pendampingan bagi para penggerak Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sumba Timur pada Senin, 26 Oktober 2026, bertempat di Gedung Umbu Tipuk Marisi mulai pukul 08.00 WITA.
Kegiatan strategis ini menghadirkan tiga narasumber utama untuk memberikan pengarahan dan materi, yaitu perwakilan dari DPR RI (Dr. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H.), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur (Umbu Ngadu Ndamu, S.H., M.Si.), serta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum NTT (Silvester Sili Laba).
Pelaksanaan pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, serta efektivitas para penggerak Posbakum di tingkat desa dan kelurahan.
Langkah ini merupakan tindak lanjut penting menyusul penetapan pembentukan Pos Bantuan Hukum di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Sumba Timur pada bulan November 2025 lalu, yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah serta diresmikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia di Kupang.
Adapun pihak-pihak yang diundang dan turut hadir dalam kegiatan ini meliputi: Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur (Umbu Ngadu Ndamu, S.H., M.Si.), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT (Silvester Sili Laba), Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemda NTT, Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sumba Timur, Sebanyak 22 Camat se-Kabupaten Sumba Timur, Seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Sumba Timur
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan Kementerian Hukum ini, diharapkan para kepala desa, lurah, serta penggerak Posbakum dapat memperkuat layanan akses keadilan (access to justice) bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
Peran Strategis
Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat desa memegang peranan krusial agar masyarakat dapat memperoleh akses keadilan yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Melalui fasilitas ini, warga memiliki tempat awal yang aman untuk bertanya, berkonsultasi, dan mencari pertolongan ketika menghadapi berbagai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Posbakum berfungsi menyediakan layanan informasi dan konsultasi hukum, pemberian bantuan hukum dan advokasi, fasilitasi perdamaian di luar pengadilan (non-litigasi), serta fungsi rujukan kepada advokat apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.
Adapun manfaat nyata Posbakum bagi masyarakat desa antara lain, memudahkan warga memahami haknya: Ketika menghadapi persoalan hukum seperti sengketa tanah, warisan, utang piutang, maupun masalah keluarga, warga dapat langsung mengetahui langkah awal yang tepat dan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Mengurangi hambatan jarak dan biaya: Kehadiran layanan langsung di tingkat desa secara signifikan memangkas kebutuhan perjalanan ke kota kabupaten hanya untuk memperoleh informasi hukum awal sebuah kemudahan yang sangat berarti bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan geografis menantang seperti NTT. Mencegah konflik membesar: Perselisihan di tengah masyarakat yang berpotensi meluas dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi yang didampingi petugas, dengan tetap menjaga asas kesukarelaan dan perlindungan hak para pihak yang bersengketa, menghubungkan warga dengan bantuan yang tepat: Persoalan kompleks yang membutuhkan pendampingan litigasi atau non-litigasi lanjutan dapat dirujuk kepada advokat atau Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi melalui mekanisme rujukan yang terstruktur di dalam Posbakum, meningkatkan kesadaran hukum: Warga dapat memperoleh pemahaman dan pencerahan hukum sebelum membuat suatu kesepakatan, kontrak, atau mengambil tindakan bermasyarakat yang berisiko menimbulkan sengketa di kemudian hari agar manfaat tersebut dapat dirasakan optimal, Posbakum desa perlu didukung oleh petugas yang terlatih, jadwal pelayanan yang jelas, komitmen menjaga kerahasiaan warga, serta pemberian layanan yang adil, tanpa memandang hubungan kekerabatan maupun perbedaan politik.


No comment