JAKARTA — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui dua rancangan undang-undang sebagai usul inisiatif Baleg: perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keduanya kini bergerak ke Rapat Paripurna untuk diputuskan sebagai RUU usul DPR RI.
Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar, Dapil NTT II, Dr. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H., meminta agar revisi kedua UU ini menguatkan pembangunan berbasis kepulauan. Menurutnya, jarak antarpulau, ketersediaan kapal, dan ongkos perjalanan harus ikut dihitung saat pemerintah menentukan prioritas pembangunan dan pembiayaan layanan publik di NTT dan NTB.
Konektivitas dan layanan publik yang lebih dekat
Bagi warga kepulauan, jadwal kapal yang terbatas menentukan banyak hal: kapan pasien bisa dirujuk ke rumah sakit, kapan sembako tiba, dan berapa biaya yang harus ditanggung petani dan nelayan untuk menjual hasil panennya. Karena itu, pelabuhan pengumpan, pelayaran yang teratur, dan jalan menuju sentra produksi perlu direncanakan sebagai satu jaringan. Kalau waktu tempuh dan ongkos angkut turun, warga lebih mudah mengakses layanan, dan produsen lokal bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
Pendekatan kepulauan juga menyangkut cara layanan diantarkan. Di pulau kecil dan daerah terpencil, layanan kesehatan keliling, angkutan rujukan pasien, serta internet untuk sekolah dan puskesmas dapat menjangkau warga yang tinggal jauh dari pusat kabupaten. Ukuran keberhasilannya, kata Umbu Rudi, adalah berapa waktu dan biaya yang harus dikeluarkan warga untuk mendapatkan layanan tersebut.
Pembiayaan pembangunan yang lebih luas
Kedua rancangan memuat pengaturan obligasi daerah sebagai salah satu opsi pembiayaan. Bila ketentuan ini disetujui dalam pembahasan, obligasi bisa dipakai untuk proyek prioritas yang manfaatnya terukur, seperti penyediaan air bersih, infrastruktur logistik, atau pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Proyek yang dipilih harus layak, mampu dibayar kembali oleh daerah, dan penggunaan dananya terbuka, supaya kewajiban pembiayaan tetap terkendali.
Manfaat pariwisata harus sampai ke warga
Rancangan juga mengusulkan pungutan bagi wisatawan asing untuk melindungi budaya dan lingkungan. Jika disetujui, penggunaan dananya perlu terbuka agar warga bisa melihat hasilnya, misalnya lewat pelestarian situs budaya, pengelolaan sampah di destinasi wisata, dan rehabilitasi kawasan pesisir. Di saat yang sama, pariwisata harus membuka pasar bagi usaha warga, mulai dari perajin tenun, pemandu lokal, dan pengelola homestay, sampai petani dan nelayan pemasok pangan.
Pembahasan kedua RUU ini, lanjutnya, menjadi kesempatan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dengan kebutuhan masyarakat kepulauan. Percepatan pembangunan di NTT dan NTB harus terasa dalam keseharian: ongkos angkut lebih murah, layanan dasar lebih dekat, dan peluang usaha serta kerja makin luas bagi warga setempat.


No comment