JAKARTA — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, DR. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H., meminta agar perkara yang menyeret Bupati Kupang diproses secara hukum sampai tuntas. Ia turut memberi apresiasi kepada Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama Kapolda NTT, yang dinilai sigap menangani kasus ini.
Menurut Umbu Rudi, perkara semestinya ditangani secara profesional, transparan, dan objektif, dengan berpegang pada fakta serta alat bukti yang diperoleh selama penyelidikan dan penyidikan.
“Kami mengapresiasi Polda NTT dan Bapak Kapolda NTT yang sudah bergerak cepat melakukan tindakan hukum. Kami meminta perkara ini diusut secara profesional, transparan, dan tuntas berdasarkan fakta serta alat bukti,” tegas Umbu Rudi.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengungkapan perkara semata. Korban dan seluruh saksi juga wajib dilindungi secara sungguh-sungguh agar bisa memberikan keterangan dengan bebas, tanpa dibayangi tekanan, ancaman, maupun intimidasi.
Ia menyebut komitmen itu sudah disampaikannya langsung dalam rapat Komisi XIII DPR RI di Ruang Rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
Dalam rapat itu, Umbu Rudi meminta Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ketua Komnas HAM, Ketua Komnas Perempuan, dan Menteri Hak Asasi Manusia agar bertindak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
“Dalam rapat di Komisi XIII hari ini, saya sudah meminta langsung kepada Ketua LPSK, Ketua Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Menteri Hak Asasi Manusia untuk turun sesuai kewenangan masing-masing, memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, serta memastikan keamanan seluruh saksi dalam perkara ini,” ujarnya.
Ia menilai perlindungan bagi korban dan saksi sangat krusial karena pihak yang dilaporkan adalah kepala daerah yang memegang jabatan dan memiliki pengaruh di lingkungan pemerintahan.
Umbu Rudi tidak ingin kedudukan atau kekuasaan seseorang membuat korban dan saksi kehilangan keberanian untuk mencari keadilan dan menyampaikan fakta sebenarnya.
“Jangan sampai korban takut mencari keadilan dan saksi takut mengungkapkan kebenaran karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kekuasaan. Negara harus hadir memastikan keselamatan mereka sekaligus mendukung kelancaran proses hukum,” tegasnya.
Umbu Rudi lalu menjelaskan bahwa LPSK, Kementerian HAM, dan Komnas HAM memiliki peran dan kewenangan yang saling melengkapi dalam menjamin perlindungan korban dan saksi serta terpenuhinya hak asasi manusia.
Menurutnya, LPSK memikul tanggung jawab langsung untuk melindungi saksi dan korban. Setelah dilakukan penilaian kebutuhan dan ditetapkan keputusan perlindungan, bentuk langkah yang dapat diberikan mencakup pengamanan, pengawalan, rumah aman, relokasi, hingga pendampingan sepanjang proses peradilan. LPSK juga berwenang meminta informasi perkembangan penanganan perkara dari aparat penegak hukum dan menilai restitusi sesuai peraturan perundang-undangan.
“LPSK perlu segera menilai kebutuhan perlindungan korban dan para saksi, termasuk kemungkinan ancaman terhadap keluarganya. Apabila ditemukan risiko keselamatan, langkah perlindungan harus segera disiapkan sesuai hasil penilaian,” jelasnya.
Adapun Kementerian HAM diharapkan berperan menerima dan menelaah pengaduan, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta memberi rekomendasi demi pemenuhan hak asasi manusia.
Dalam perkara ini, ia mendorong Kementerian HAM mengoordinasikan tindak lanjut pengaduan, terutama menyangkut hak atas rasa aman, akses terhadap keadilan, serta kebutuhan layanan dan pendampingan korban lewat jajaran terkait di pusat maupun daerah.
“Kementerian HAM perlu memastikan pengaduan korban ditindaklanjuti dan mengoordinasikan pemenuhan hak-haknya bersama instansi terkait. Kehadiran negara harus dirasakan melalui pelayanan dan perlindungan yang nyata,” lanjutnya.
Sementara itu, Umbu Rudi meminta Komnas HAM menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan, serta menindaklanjuti setiap pengaduan dugaan pelanggaran HAM sesuai kewenangannya.
Legislator dari Dapil NTT II ini berpendapat bahwa pemantauan atas hak rasa aman dan hak memperoleh keadilan harus dilakukan dengan serius, termasuk bila ada laporan dugaan tekanan, ancaman, atau intimidasi terhadap korban maupun saksi selama proses hukum.
“Saya meminta Komnas HAM turut memantau agar hak korban dan saksi dihormati sepanjang proses hukum. Setiap laporan dugaan tekanan atau penyalahgunaan pengaruh harus mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” tegas Umbu Rudi.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi antarlembaga supaya pengusutan perkara oleh Polda NTT berjalan seiring dengan perlindungan terhadap korban dan saksi.
Seluruh pihak pun diingatkannya agar menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, sehingga penegakan hukum bisa berlangsung objektif tanpa campur tangan atau tekanan dari siapa pun.
Menurutnya, jabatan publik tidak boleh dijadikan dalih untuk menghambat penegakan hukum. Semua orang setara di hadapan hukum, dan setiap perkara harus diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jabatan tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum. Polda NTT mengusut perkaranya, sementara lembaga-lembaga terkait menjalankan perlindungan dan pemantauan sesuai kewenangan masing-masing. Utamakan hak korban, lindungi seluruh saksi, dan tuntaskan perkara ini agar keadilan serta kepastian hukum dapat diwujudkan,” pungkasnya.
Lewat dorongan itu, Umbu Rudi berharap semua institusi negara menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Penanganan perkara yang transparan dan disertai perlindungan bagi korban serta saksi diharapkan menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.


No comment