JAKARTA — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H., mendorong penguatan tanggung jawab platform digital atau aplikator perdagangan daring dalam mencegah peredaran produk yang diduga melanggar hak cipta.
Pengaturan tersebut menjadi salah satu hal penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta untuk memperkuat perlindungan dan memberikan keadilan ekonomi bagi para pencipta.
Dalam rapat pembahasan RUU Hak Cipta di Baleg DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), Umbu menjelaskan bahwa Baleg telah menggelar sejumlah rapat dengar pendapat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi aplikator perdagangan daring. Dalam pembahasan tersebut, Baleg menekankan pentingnya kewajiban platform untuk menyeleksi barang yang diperdagangkan melalui layanan mereka.
Menurutnya, masih ditemukan produk di berbagai aplikasi jual beli daring yang diduga meniru atau menggunakan karya anak bangsa tanpa izin, termasuk motif, corak, dan bentuk karya. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pencipta karena tidak memperoleh pengakuan maupun manfaat ekonomi atas pemanfaatan karyanya.
“Dalam undang-undang ini kami dorong aplikator punya tanggung jawab terhadap barang dagangan mereka. Mereka harus menyeleksi seluruhnya tanpa kecuali agar tidak merugikan para pencipta dan setiap pencipta harus mendapat royalti dari tindakan jual beli tersebut,” ujar Umbu.
Ia menegaskan bahwa perkembangan ekonomi digital harus berjalan bersama penghormatan terhadap hak pencipta. Karena itu, tanggung jawab platform perlu dirumuskan secara tegas, proporsional, dan dapat dilaksanakan, mulai dari pencegahan, penerimaan pengaduan, hingga penanganan pelanggaran.
Platform perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah, terjangkau, dan transparan agar pencipta dapat melaporkan penggunaan karya tanpa izin dengan bukti yang memadai.
Laporan tersebut harus diperiksa secara cepat, disertai penghapusan atau pembatasan akses terhadap produk yang terbukti melanggar serta tindakan terhadap penjual yang melakukan pelanggaran berulang.
Mekanisme tersebut juga perlu dilengkapi hak mengajukan keberatan dan pemulihan konten apabila laporan terbukti keliru. Dengan demikian, perlindungan pencipta tetap berjalan seiring dengan kepastian bagi pedagang dan pengguna platform yang beritikad baik.
Umbu turut mendorong kepastian perizinan serta pembayaran royalti atau imbalan sesuai hak yang dimanfaatkan dan ketentuan perjanjian lisensi. Tujuannya agar pemanfaatan karya secara komersial memberikan manfaat ekonomi yang adil kepada pemegang hak.
Baleg juga mendorong adanya konsekuensi bagi platform yang mengabaikan kewajibannya. Menurut Umbu, pemerintah melalui kementerian terkait harus mengambil tindakan apabila aplikator membiarkan perdagangan produk yang melanggar hak cipta dan merugikan masyarakat.
“Kalau aplikator tidak menjalankan kewajiban, pemerintah dirugikan, negara dirugikan, masyarakat pencipta dirugikan. Maka dari pemerintah dan Komdigi nanti kita sarankan aplikator-aplikator tersebut akan ditegur, bila perlu diblokir,” tegasnya.
Pengaturan sanksi tersebut perlu disertai dasar yang jelas, proses pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penerapan secara bertahap dan proporsional sesuai tingkat pelanggaran.
Selain perdagangan daring, Umbu menilai pembaruan regulasi hak cipta perlu menjawab perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal ini mencakup transparansi penggunaan karya sebagai bahan pelatihan, kepastian dasar pemanfaatannya, serta perlindungan hak ekonomi pencipta.
Ia berharap revisi UU Hak Cipta dapat membangun ekosistem digital yang menghargai kreativitas, memberikan kepastian hukum, dan membuka kesempatan ekonomi yang lebih adil bagi para pencipta. Baleg pun menargetkan pembahasan RUU Hak Cipta dapat diselesaikan pada tahun ini.


No comment