IMG 20261112 WA0027

JAKARTA, 12 November 2026 — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, DR. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H., mendorong agar RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur segera disahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.

Hal tersebut disampaikannya dalam pembahasan RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur pada rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Saya mendorong agar RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur segera disahkan. RUU ini harus menjadi landasan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat konektivitas antarpulau dan kawasan perbatasan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat NTT,” tegas Umbu Rudi.

Menurutnya, karakter geografis dan posisi geostrategis NTT harus menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan, pembiayaan daerah, pemerataan pelayanan publik, serta penguatan pertahanan dan keamanan.

“NTT merupakan wilayah kepulauan sekaligus beranda negara. Kondisi ini harus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran, membangun infrastruktur, serta menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat di setiap pulau berhak memperoleh pelayanan yang layak dan kesempatan pembangunan yang setara,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa posisi NTT yang berbatasan darat dengan Timor-Leste dan berada pada kawasan perbatasan maritim dengan Timor-Leste serta Australia memiliki arti strategis bagi Indonesia. Pembangunan NTT perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kedaulatan negara.

Karena itu, diperlukan kebijakan penguatan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, termasuk penyediaan jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, serta fasilitas pelayanan dasar. Dukungan tersebut perlu berjalan seiring dengan penguatan sarana pengawasan wilayah dan koordinasi antarinstansi sesuai kewenangannya.

“Penguatan pertahanan harus ditopang oleh pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kehadiran negara harus dirasakan melalui pelayanan yang baik, akses ekonomi yang terbuka, serta infrastruktur yang memadai untuk menjaga wilayah kita tetap aman,” katanya.

Umbu Rudi mendorong agar kebutuhan pembiayaan daerah memperhitungkan luas wilayah laut, sebaran penduduk antarpulau, keterisolasian, serta biaya transportasi dan distribusi barang. Dukungan anggaran harus sesuai dengan tantangan nyata penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di NTT.

Ia juga menyoroti perlunya penyesuaian standar satuan harga barang dan biaya pekerjaan dalam perencanaan serta penganggaran pemerintah. Menurutnya, standar biaya di NTT tidak dapat disamaratakan begitu saja dengan provinsi yang memiliki akses transportasi darat lebih mudah.

Perhitungan harus mempertimbangkan ongkos angkut antarpulau, bongkar muat, penyimpanan, ketersediaan material, kondisi cuaca, serta tingkat kesulitan menjangkau lokasi. Penyesuaian tersebut harus berbasis data, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Biaya menghadirkan material bangunan, alat kesehatan, maupun perlengkapan sekolah ke pulau terpencil tentu berbeda dengan daerah yang mudah dijangkau melalui jalan darat. Standar biaya harus realistis agar anggaran cukup untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas dan pelayanan yang benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian standar biaya pengadaan dan pembangunan harus dibarengi upaya menekan biaya logistik agar harga kebutuhan masyarakat semakin terjangkau.

Dalam hal konektivitas, Umbu Rudi meminta penguatan transportasi laut melalui penambahan armada dan rute sesuai kebutuhan, peningkatan frekuensi pelayaran, kepastian jadwal, keselamatan, serta keterjangkauan tarif. Pengembangan pelabuhan dan fasilitas bongkar muat juga perlu dihubungkan dengan jalan menuju pusat produksi dan pasar.

“Laut harus menjadi penghubung kemajuan ekonomi NTT. Kita membutuhkan transportasi laut yang cukup, teratur, aman, dan terjangkau untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta kegiatan jasa antarpulau,” ujarnya.

Menurutnya, layanan angkutan perintis dan dukungan distribusi perlu diarahkan pada wilayah yang belum terlayani secara memadai. Pengangkutan hasil produksi dari pulau-pulau menuju pasar juga harus diperhatikan agar tersedia muatan balik dan biaya distribusi menjadi lebih efisien.

Untuk komoditas perikanan dan pertanian, fasilitas penyimpanan serta rantai dingin perlu dikembangkan agar kualitas produk terjaga dan nilai jualnya meningkat.

Umbu Rudi menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di Timor, Flores, Sumba, Alor, Lembata, Rote, Sabu Raijua, dan pulau-pulau lainnya. Infrastruktur harus membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sekaligus memperluas kesempatan ekonomi.

“Masyarakat harus lebih mudah berobat, bersekolah, memasarkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, serta memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Dalam bidang pelayanan dasar, ia mengusulkan penguatan penyediaan air bersih, pembangunan embung dan irigasi, serta perlindungan sumber air. Pengembangan pertanian dan peternakan perlu disesuaikan dengan kondisi iklim serta daya dukung lingkungan untuk memperkuat ketahanan pangan.

Di sektor pendidikan dan kesehatan, Umbu Rudi mendorong pemerataan guru dan tenaga kesehatan, peningkatan fasilitas pelayanan, serta insentif bagi petugas di daerah sulit dijangkau. Ia juga menyoroti kebutuhan sistem rujukan kesehatan antarpulau yang didukung transportasi medis.

Selain itu, ia menekankan pelindungan masyarakat adat, tanah ulayat, dan ruang hidup masyarakat. Pembangunan dan investasi harus melibatkan masyarakat terdampak, memberikan kepastian hukum, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

“Pembangunan harus menghormati hak masyarakat adat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut tanah, sumber penghidupan, dan masa depan mereka,” ujarnya.

Untuk memperkuat ekonomi rakyat, Umbu Rudi mengusulkan pengembangan pengolahan hasil pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan di daerah. Dukungan terhadap UMKM dan koperasi perlu mencakup akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta pemasaran agar nilai tambah dinikmati masyarakat NTT.

Pengembangan pariwisata juga perlu berjalan bersama pelestarian lingkungan dan kebudayaan. Tenun, motif tradisional, dan ekspresi budaya masyarakat harus memperoleh pelindungan yang tepat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku budaya.

Ia turut meminta penguatan kesiapsiagaan bencana, perlindungan pesisir, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Infrastruktur dan layanan transportasi perlu memperhatikan risiko bencana serta cuaca ekstrem agar pelayanan masyarakat tetap terjaga.

Umbu Rudi menegaskan bahwa pengaturan tersebut perlu disertai pembagian kewenangan, sumber pembiayaan, tenggat aturan pelaksana, dan indikator keberhasilan yang jelas agar pelaksanaannya dapat diawasi.

“Percepatan pengesahan RUU ini harus berjalan bersama penguatan substansinya agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kita ingin NTT semakin sejahtera, konektivitas antarpulau semakin kuat, harga kebutuhan semakin terjangkau, serta wilayah perbatasan semakin maju dan aman. Pembangunan NTT merupakan bagian dari penguatan Indonesia,” pungkasnya.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *